Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya)
adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di
Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian
barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum
1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia/Batauia, atau Jaccatra (1619-1942), dan
Djakarta (1942-1972). Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan
seperti J-Town,[4] atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota
yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia.[5][6]
Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5
km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011).[1] Wilayah metropolitan
Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa,[3] merupakan
metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.
Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta
merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan
perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga
pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar
udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta satu
pelabuhan laut di Tanjung Priok.
Nama Jakarta digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun
1942, untuk menyebut wilayah bekas Gemeente Batavia yang diresmikan pemerintah
Hindia Belanda pada tahun 1905.[7] Nama ini dianggap sebagai kependekan dari
kata Jayakarta (Dewanagari जयकृत),
yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah
(Faletehan) setelah menyerang dan menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal
22 Juni 1527. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai "kota
kemenangan" atau "kota kejayaan", namun sejatinya artinya ialah
"kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha".
Bentuk lain ejaan nama kota ini telah sejak lama digunakan.
Sejarawan Portugis João de Barros dalam Décadas da Ásia (1553) menyebutkan
keberadaan "Xacatara dengan nama lain Caravam (Karawang)".[8] Sebuah
dokumen (piagam) dari Banten (k. 1600) yang dibaca ahli epigrafi Van der Tuuk
juga telah menyebut istilah wong Jaketra,[9] demikian pula nama Jaketra juga
disebutkan dalam surat-surat Sultan Banten[10] dan Sajarah Banten (pupuh 45 dan
47)[11] sebagaimana diteliti Hoessein Djajadiningrat.[12] Laporan Cornelis de
Houtman tahun 1596 menyebut Pangeran Wijayakrama sebagai koning van Jacatra (raja
Jakarta).[13]
Jakarta (1942–Sekarang)
Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti
nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II.
Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan
tahun 1949.
Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi
Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari
sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu
(Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah
Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu
itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta
diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan
gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.[16]
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta
melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir
semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari
dua kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang,
seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan.
Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai
kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.
Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan
pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan
Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai
dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan
Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat
oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya)
pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.
Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh
gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai
"kota tertutup" bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan
dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini,
Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat
kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat
transportasi umum yang memadai.
Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan
korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang
menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto
dari kursi kepresidenan. (Lihat Kerusuhan Mei 1998).
Refrensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar