Organisasi Niaga, Sosial, Regional, Internasional
Organisasi Niaga
Adalah Organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan.
Macam-macamnya yaitu :
Macam-macamnya yaitu :
1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan Komanditer (CV)
3. Firma (FA)
4. Koperasi
5. Join ventura
6. Trus
7. Kontel
8. Holding Company
Organisasi Sosial
Adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
Jalur pembentukan organisasi
Kemasyarakatan :
1. Jalur Keagamaan
2. Jalur Profesi
3. Jalur Kepemudaan
4. Jalur Kemahasiswaan
5. Jalur Kepartaian & Kekaryaan
Bentuk Organisasi
Bentuk-bentuk organisasi :
1. Bentuk Organisasi Staff
2. Bentuk Organisasi Lini
3. Bentuk Organisasi Fungsional
4. Bentuk Organisasi Fungsional &
Lini
5. Bentuk Organisasi Fungsional &
Staff
6. Bentuk Organisasi Lini &Staff
Struktur / bagan organisasi memperlihatkan satuan-satuan
organisasi, hubungan-hubungan & saluran wewenang & tanggung jawab yang
ada dalam organisasi, digunakan untuk mengatur kelancaran organisasi
Pengertian bentuk organisasi sering
disamakan dengan tipe organisasi, padahal keduanya berbeda. Menurut tipenya
organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dengan tipe piramid
dan organisasi dengan tipe kerucut. Bentuk organisasi memandang organisasi dari
segi tata hubungan , wewenang (authority) , dan tanggung jawab (Responsbility),
yang ada dalam suatu organisasi
Organisasi Regional dan Internasional
Organisasi regional adalah organisasi yang
ruang lingupnya lebih luas, namun hanya wilayah – wilayah Negara tertentu saja
yang terlibat didalam oganisasi ini. Berbeda dengan Organisasi Internasional,
organisasi ini memiliki ruang linkup lebih besar daripada Organisasi Regional,
Organisasi Internasional wilayah yag terlibat didalamnya mencakup seluruh
Negara di dunia.
Contoh organisasi regional adalah ASEAN, karena pada organisasi ini hanya untuk negara – negara yang berada di Asia Tenggara saja. Sedangkan organisasi Internasional adalah PBB, karena organisasi ini bersifat terbuka untuk seluruh negara – negara di dunia.
Contoh organisasi regional adalah ASEAN, karena pada organisasi ini hanya untuk negara – negara yang berada di Asia Tenggara saja. Sedangkan organisasi Internasional adalah PBB, karena organisasi ini bersifat terbuka untuk seluruh negara – negara di dunia.
Organisasi Niaga dan Sosial menurut wilayah
Regional dan Internasional
Organisasi Niaga menurut wilayah
Regional dan Internasional yaitu organisasi yang tujuannya mencari keuntungan,
berdasarkan wilayah Regional organisasi tersebut hanya meliputi beberapa negara
tertentu saja. Sedangkan berdasarkan wilayah Internasional, organisasi yang
anggota-anggotanya meliputi negara didunia.
Organisasi Sosial menurut wilayah
Regional dan Internasional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang
berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan
negara. berdasarkan wilayah Regional organisasi tersebut hanya meliputi
beberapa negara tertentu saja, sebagai contoh : ASEAN (Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan
Bangsa-bangsa Asia Tenggara (PERBARA)). Sedangkan berdasarkan wilayah
Internasional, organisasi yang anggota-anggotanya meliputi negara didunia,
sebagai contoh : UN (United Nations =
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)).
Hal-hal penting dalam membentuk Organisasi
Sebelum mulai
mendirikan sebuah organisasi, ada baiknya Anda harus mengetahui hal-hal apa
saya yang penting dalam mengelola sebuah organisasi. Hal ini diperlukan agar
dalam menjalankan roda organisasi kita dapat menyelesaikan kendala-kendala yang
akan muncul. Simak 12 prinsip-prinsip dalam ber-Organisasi di bawah ini:
1. Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain.
2. Prinsip Skala Hirarkhi.
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
3. Prinsip Kesatuan Perintah.
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja.
4. Prinsip Pendelegasian Wewenang.
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi.
5. Prinsip Pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan.
6. Prinsip Pembagian Pekerjaan.
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi.
7. Prinsip Rentang Pengendalian.
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya.
8. Prinsip Fungsional.
Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya.
9. Prinsip Pemisahan.
Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain.
10. Prinsip Keseimbangan.
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya.
11. Prinsip Fleksibilitas.
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya.
12. Prinsip Kepemimpinan.
Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut.
1. Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain.
2. Prinsip Skala Hirarkhi.
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
3. Prinsip Kesatuan Perintah.
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja.
4. Prinsip Pendelegasian Wewenang.
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi.
5. Prinsip Pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan.
6. Prinsip Pembagian Pekerjaan.
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi.
7. Prinsip Rentang Pengendalian.
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya.
8. Prinsip Fungsional.
Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya.
9. Prinsip Pemisahan.
Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain.
10. Prinsip Keseimbangan.
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya.
11. Prinsip Fleksibilitas.
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya.
12. Prinsip Kepemimpinan.
Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut.
Kendala (Span of
Control) dengan Batasan-Batasan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim
telah mendapatkan pengukuhan statusnya dengan Hukum Laut Internasional 1982
(United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Dengan demikian
NKRI telah mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai negara maritim, namun juga
dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya di laut terhadap
dunia (pelayaran) Internasional. Berkah yang diberikan UNCLOS 1982 ini
sepatutnya kita syukuri, karena Indonesia-lah negara yang paling diuntungkan,
mengingat NKRI adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan terluas,
lebih luas dari wilayah daratan (3x luas daratan : luas daratan 2.027 km2, luas
perairan 6.184.280 km2).
Penetapan batas wilayah negara di darat lebih sulit, karena
menyangkut banyak faktor kendala yaitu:
Sumberdaya alam (SDA). *
* Kesamaan etnik penduduk, beserta tradisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama/ kepercayaan.
*Kondisi geografis/geomorfologis zona perbatasan.
*Perbedaan pandangan dari dua negara yang berbatasan.
menyangkut banyak faktor kendala yaitu:
Sumberdaya alam (SDA). *
* Kesamaan etnik penduduk, beserta tradisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan agama/ kepercayaan.
*Kondisi geografis/geomorfologis zona perbatasan.
*Perbedaan pandangan dari dua negara yang berbatasan.
Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Kondisi Perbatasan Negara:a. Wilayah perbatasan jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan rentang kendali
(span of control) dan pengawasan pemerintah terhadap wilayah perbatasan sangat
lemah.
b. Masih ada beberapa segmen batas (darat dan laut) yang
bermasalah (belum ada kesepakatan kedua belah pihak). Sementara itu garis batas
yang sudah ditegaskan diukur dan diberi patok batas juga belum ditetapkan
secara hukum.
c. Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparatur keamanan perbatasan
menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas
pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan.
d. Medan yang berat dan jauhnya kawasan perbatasan dari
pusat-pusat pemerintahan serta permukiman penduduk, memberikan peluang yang
besar terjadinya border crimes seperti : illegal logging/mining/fishing, human
trafficking, penyelundupan senjata/narkoba/miras/sembako, illegal immigration,
perompakan (piracy) dan lain-lain.
e. Rendahnya kesadaran geografi maritim, sehingga masyarakat kita
tidak memiliki kebanggaan atas wilayah perairan yang luas dan kaya sumberdaya.
Hal ini terbukti dengan hanya sedikitnya penduduk Indonesia yang
berkiprah/bermata pencaharian di laut.
f. Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan. Hal
ini tidak lepas dari belum absahnya (legal) garis batas negara karena peraturan
perundangundangan tersebut, salah satu rujukan utamanya adalah garis batas
negara yang sudah tetap/absah belum ada.
g. Kevakuman aktivitas di kawasan perbatasan. Penduduk perbatasan
yang sangat jarang menyebabkan rendahnya aktivitas penduduk bahkan pada kawasan
pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat
jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada aktivitas.
Kondisi Perbatasan
1. Kondisi Geografi (wilayah, SDA, SDB, Sarpras). Kondisi zona
perbatasan darat NKRI pada umumnya relatif lemah. Wilayah yang terdiri dari
medan dengan topografi kasar, terbukit/bergunung yang dicabik-cabik oleh lembah
aliran sungai. SDA-nya secara homogen didominasi oleh hutan alam (primer dan
sekunder) dengan kondisi lahan yang miskin. SDB nya sangat terbatas, berupa
jaringan jalan sederhana dan jalan setapak. Jalan diperkeras/aspal sangat
terbatas pada akses ke Poslintas Batas. Medan yang berat sangat menyulitkan
pembuatan jalan raya. Sarprasnya berupa permukiman dengan prasarana yang sangat
sederhana. Pilar-pilar batas sebagai sarana penegakan hukum dan kedaulatan
wilayah negara (berupa pilar tipe A s/d tipe D), jumlahnya masih sangat sedikit
sehingga dari satu pilar ke pilar yang lain jaraknya rata-rata > 100 m (data
Ditwilhan Dephan,2003)
2. Kondisi Demografi (SDM). Kepadatan penduduk zona wilayah
perbatasan sangatrendah. Penduduk umumnya mengelompok disepanjang aliran
sungai, dataran rendahdan di kanan-kiri jalan akses ke batas negara. Tingkat
pendidikan mereka sangat rendah (rata-rata hanya tamat SD, bahkan banyak yang
buta huruf) dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Agama yang dianut :
Islam, Kristen (Katholik dan Protestan) dan sebagian di pedalaman masih
menganut Animisme. Mata pencaharian penduduk sebagian besar berladang/bertani,
mengambil hasil hutan, mencari ikan, berdagang dan buruh tani/perkebunan.
3. Kondisi Sosial (Ipoleksosbud, tata nilai & Iptek). Terdiri
dari masyarakat yang sederhana yang menganut pola hubungan sosial yang diikat
oleh tata nilai budaya tradisional. Hanya sebagian kecil masyarakat perbatasan
yang ”melek” iptek dan budaya luar yaitu mereka yang relatif lebih sejahtera
dan memiliki sarana komunikasi seperti radio, TV dan HP serta sepeda motor.
Mereka itulah yang memiliki mobilitas tinggi, kelompok ini umumnya berdomisili
di sekitar jalan akses ke kota atau ke perbatasan. Kondisi masyarakat yang
miskin dan adanya keterikatan kekerabatan/kesamaan etnik dengan penduduk negara
tetangga, sering dimanfaatkan oleh cukong pelaku illegal logging dari negara
tetangga (Malaysia) menjadi tenaga buruh kasar penebang kayu.
Kebaikan dan Keburukan Bentuk-Bentuk Organisasi
1.Piramida
mendatar (flat).
ciri-ciri :
a.Jumlah satuan organisasi tidak banyak sehingga tingkat-tingkat hirarki
kewenangan sedikit .
b.Jumlah pekerja
(bawahan) yang harus dikendalikan cukup banyak .
c.Format jabatan
untuk tingkat pimpinan sedikit karena jumlah pimpinan relatif kecil.
2.Piramida
terbalik.
Organisasi
piramida terbalik salah satu unit dari tipe piramida terbalik ialah
jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Organisasi
ini hanya cocok untuk organisasi -organisasi yang pengangkatan pegawainya
berdasarkan atas jabatan fungsional seperti
organisasi-organisasi/lembaga – lembaga penelitian, lembaga – lembaga
pendidikan.
3.Tipe Kerucut.
ciri-ciri :
a.Jumlah satuan organisasi banyak sehingga tingkat-tingkat hirarki/kewenangan
banyak.
b.Rentang kendali
sempit.
c.Pelimpahan
wewenang dan tanggungjawab dapat dilakukan sampai kepada pejabat/pimpinan
yang bawah/rendah.
d.Jarak antara
pimpinan tingkat atas dengan pimpinan tingkat bawah terlalu jauh.
e.Jumlah
informasi jabatan cukup besar.
Kebaikan dan keburukan organisasi garis dan staff.
Struktur
Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi
yang ada pada
suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk
mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan
kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan
aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus
menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur suatu
Organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri,
bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok.
Karena struktur
Organisasi merupakan suatu keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri
berdasakan situasi, kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur suatu Organisasi
ada kaitannya dengan tujuan, sebab struktur organisasi itu adalah cara
organisasi itu mengatur dirinya untuk bisa mencapai tujuan yang ingin
dicapainya.
Bentuk-bentuk
organisasi diantaranya yaitu :
1.Organisasi
Garis
Merupakan bentuk
organisasi tertua dan paling sederhana, diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri
bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit
dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi. Pada jenis
organisasi ini, garis bersama dari kekuasaan dan tanggung-jawab bercabang pada
setiap tingkat pimpinan, dari yang teratas sampai yang terbawah. Setiap atasan
mempunyai sejumlah bawahan dan masing-masing bawahan meberikan
pertanggung-jawabannya kepada atasannya. Dalam hal ini seseorang hanya
bertanggung-jawab pada satu atasan. Oleh karena itu pada jenis organisasi ini,
atasan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, karena is tidak memiliki
staff (pembantu ahli). Jenis ini sesuai untuk perusahaan kecil. Organiasai
garis ini mempunyai kebaikan dan kelemahan.
Adapun kebaikan
dari organisasi garis yaitu :
-Kesatuan dalam
pimpinan dan perintah.
-Pengambilan
keputusan lebih cepat.
-Solidaritas
karyawan tinggi
-Biayanya rendah.
Keburukan
Organiasasi garis yaitu : :
-Tidak bergantung
pada satu pimpinan , Shingga , jika ia tidak mampu akan mempengaruhi kelangsungan
hidup organisasi tersebut.
-Adanya
kecenderungan pimpinan untuk bertindak otokratis.
-Perkembangan
kesempatan karyawan terbatas.
2.Organisasi
Garis dan Staf.
Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi. Organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan besar yang daerah operasionalnya luas serta memilki bidang tugas yang kompleks. Di sini kesatuan perintah juga dipertahankan, atasan memiliki bawahan tertentu dan bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan. Kepada atasan tersebut bawahan harus bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaannya. Dalam hal ini terdapat satu atau beberapa staf. Dalam struktur organisasi garis dan staff juga dijumpai adanya kebaikan dan keburukan.
Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi. Organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan besar yang daerah operasionalnya luas serta memilki bidang tugas yang kompleks. Di sini kesatuan perintah juga dipertahankan, atasan memiliki bawahan tertentu dan bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan. Kepada atasan tersebut bawahan harus bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaannya. Dalam hal ini terdapat satu atau beberapa staf. Dalam struktur organisasi garis dan staff juga dijumpai adanya kebaikan dan keburukan.
Kebaikan
organisasi garis dan staff yaitu :
-Relevan untuk
perusahaan besar.
-Keputusan lebih rasional
karena adanya staff ahli.
-Dapat mewujudkan “
The right man , in the right place “.
Keburukan
organisasi garis dan staff adalah :
-Organisainya
rumit karena kompleksnya susunan organisasi serta membutuhkan biaya tinggi.
-Koordinasi
kadang-kadang sukar diterapkan.
-Solidaritas
sesama karyawan berkurang karena jumlahnya yang banyak sehingga memungkinkan
mereka untuk tidak lagi saling mengenal.
Sumber :
